Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan keras terkait meningkatnya gelombang pengusiran warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel. Sejak awal tahun 2026, lebih dari 900 warga Palestina dilaporkan terpaksa meninggalkan rumah dan komunitas mereka akibat kombinasi kekerasan pemukim ilegal, pembongkaran rumah, serta pembatasan akses terhadap lahan dan layanan dasar.
Mengacu pada data Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), juru bicara PBB Stephane Dujarric menyampaikan bahwa tingkat pengungsian masih berada pada level tinggi sepanjang tahun ini.
Sejak Awal 2026, Warga Palestina di Paksa Keluar
Sejak awal 2026, lebih dari 900 warga Palestina telah dipaksa keluar dari rumah dan komunitas mereka, sebagian besar akibat kekerasan pemukim, pembatasan akses, dan pembongkaran yang menyusul, ujar Dujarric, dikutip dari TRT World, Jumat (6/2/2026).
Dalam periode singkat, situasi keamanan disebut memburuk secara signifikan. Dujarric menjelaskan bahwa hanya dalam kurun dua pekan—dari 20 Januari hingga awal Februari—OCHA mencatat lebih dari 50 serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel. Serangan-serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, kerusakan properti, atau keduanya, dan semakin memperparah kondisi warga Palestina yang sudah rentan.
Saat ini, OCHA bersama lembaga-lembaga PBB lainnya tengah melakukan penilaian awal terhadap kerusakan serta kebutuhan mendesak di wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan untuk mendukung respons kemanusiaan PBB dan mitra-mitranya di lapangan, termasuk penyediaan bantuan darurat bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal.
Selain Tepi Barat, PBB juga menyoroti situasi kemanusiaan yang kian memburuk di Jalur Gaza, yang masih berada di bawah pengepungan Israel. Otoritas kesehatan setempat melaporkan puluhan korban tewas dan luka dalam 24 jam terakhir, sementara banyak korban masih belum dapat dijangkau oleh tim medis darurat.
Semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil, tegas Dujarric. Ia juga menekankan pentingnya percepatan evakuasi medis dari Gaza. Bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), PBB telah membantu evakuasi sejumlah pasien dan pendamping ke Mesir melalui perlintasan Rafah. Namun, lebih dari 18.500 pasien di Gaza masih membutuhkan perawatan khusus yang tidak tersedia secara lokal.
Tepi Barat Disebut Alami Perang Senyap
Peringatan senada sebelumnya disampaikan Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini. Ia menggambarkan kondisi di Tepi Barat yang diduduki sebagai perang senyap, dengan tingkat kekerasan yang mencapai rekor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.
Lazzarini menyebut puluhan ribu warga Palestina masih mengungsi akibat operasi militer Israel yang dikenal sebagai Tembok Besi, yang ia nilai sebagai gelombang pengungsian terbesar sejak 1967. Menurutnya, penghancuran rumah dilakukan secara bertahap untuk mencegah warga kembali ke wilayah asal mereka.
Sejak Oktober 2023, lebih dari 1.000 warga Palestina dilaporkan tewas di Tepi Barat yang diduduki akibat operasi militer Israel dan serangan pemukim bersenjata, hampir seperempat di antaranya adalah anak-anak. Lazzarini memperingatkan bahwa kekerasan pemukim ilegal yang terus berlangsung tanpa akuntabilitas telah menghancurkan mata pencaharian warga dan mengancam keberlangsungan komunitas Palestina.
Meski perhatian dunia banyak tertuju pada Gaza, PBB menegaskan bahwa pelanggaran hukum humaniter internasional di Tepi Barat yang diduduki semakin menjadi praktik yang lazim dan membutuhkan perhatian serta tindakan internasional yang mendesak. Tuna55
