Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan terkini penanganan serta pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemaparan tersebut disampaikan Tito selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera.
Penjelasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satgas yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Sejak menerima penugasan, Tito menyebut pihaknya langsung melakukan konsolidasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan kondisi wilayah terdampak secara rinci. Selain itu, ia juga turun langsung meninjau lokasi bencana dan menggelar pertemuan dengan kepala daerah guna menyerap persoalan nyata di lapangan.
Menurut Tito, pendekatan tersebut dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar berangkat dari kebutuhan daerah. Pemerintah pusat, kata dia, tidak ingin sekadar mengklaim progres, melainkan memastikan setiap kendala di lapangan teridentifikasi dengan jelas agar penanganan bisa tepat sasaran.
Tito Karnavian: Sumbar Dinilai Paling Cepat Pulih
Berdasarkan hasil evaluasi dan rapat bersama kepala daerah, Tito menyampaikan bahwa Sumatera Barat menunjukkan progres pemulihan yang relatif paling cepat. Hal itu tercermin dari aktivitas pemerintahan daerah yang kembali berjalan normal, seluruh RSUD yang telah beroperasi, serta stabilnya pasokan energi dan jaringan komunikasi.
Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat juga mulai bergerak kembali. Meski demikian, Tito mengingatkan masih ada sejumlah wilayah di Sumbar yang membutuhkan perhatian lanjutan, khususnya pada sektor pendidikan, perbaikan akses jalan, serta pemulihan kawasan wisata.
Tantangan Pemulihan di Sumut dan Aceh
Berbeda dengan Sumbar, proses pemulihan di Sumatera Utara dan Aceh masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Tito menyebut masih ditemukannya timbunan lumpur, kerusakan jalan dan jembatan, pasar rakyat, hingga fasilitas pendidikan dan kantor desa yang belum sepenuhnya tertangani.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi dan gotong royong antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta masyarakat. Fokus utama diarahkan pada percepatan pembersihan lumpur, normalisasi aliran sungai, dan pemulihan infrastruktur dasar.
Dalam rapat tersebut, Tito juga memaparkan data rinci terkait berbagai persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh kementerian teknis. Salah satunya adalah kerusakan fasilitas pendidikan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Data kerusakan tersebut telah dihimpun secara detail untuk memudahkan proses penanganan.
Ia mencontohkan, di sejumlah wilayah Sumatera Barat tercatat kerusakan pada fasilitas PAUD, TK, dan SD dengan kategori ringan hingga berat, lengkap beserta lokasi terdampaknya.
Fokus pada Indikator Pemulihan dan Pengungsi
Memasuki masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, Tito menegaskan perlunya indikator pemulihan yang jelas dan terukur. Indikator tersebut mencakup berfungsinya kembali pemerintahan daerah, pulihnya layanan kesehatan dan pendidikan, terbukanya akses transportasi darat, bangkitnya aktivitas ekonomi, serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti BBM, listrik, air bersih, internet, dan elpiji.
Selain itu, mantan Kapolri tersebut juga menyoroti pentingnya percepatan pengurangan jumlah pengungsi. Menurutnya, semakin cepat warga kembali ke rumah atau menempati hunian sementara, semakin kuat sinyal bahwa proses pemulihan berjalan positif.
Ia pun mendorong percepatan penyaluran bantuan perbaikan rumah, bantuan sewa hunian, serta bantuan sosial dan ekonomi guna memulihkan daya beli masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Hadir pula para gubernur wilayah terdampak, yakni Muzakir Manaf, Muhammad Bobby Afif Nasution, dan Mahyeldi Ansharullah, bersama jajaran menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Tuna55
